PALOPO, iNewsFeed — Tokoh agama, aparat keamanan, dan pemerintah Kecamatan Wara Barat menegaskan konflik yang kembali terjadi antara kelompok pemuda Kelurahan Lebang dan Lappo tidak berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Seluruh pihak sepakat mendorong penyelesaian melalui dialog dan keterlibatan aktif masyarakat guna mencegah konflik berulang.
Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Camat Wara Barat, Jumat (5/6/2026), menyusul kembali terjadinya ketegangan antara kelompok pemuda dari kedua wilayah.
Pertemuan dipimpin Camat Wara Barat Adria Sigele dan dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, serta perwakilan warga Kelurahan Lebang.
Kasubsektor Wara Barat IPTU Yumrang mengatakan penyelesaian konflik tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung cukup lama.
“Sebagian besar masyarakat menginginkan persoalan ini segera diselesaikan. Karena itu diperlukan keterlibatan semua pihak untuk mendorong perdamaian,” ujarnya.
Kasubbag Kementerian Agama Kota Palopo H. Mikael menyampaikan bahwa pihaknya bersama tokoh-tokoh lintas agama terus berkoordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus meredam berbagai informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua Forum Kerukunan Gereja (FKG) Kota Palopo Yelfian Rumande menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukanlah konflik agama.
Menurutnya, berbagai informasi yang berkembang di masyarakat perlu diluruskan agar tidak memicu persepsi yang keliru. Ia menilai persoalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kenakalan remaja yang memerlukan pendekatan dialog dan pembinaan.
“Permasalahan yang terjadi tidak ada kaitannya dengan SARA. Yang dibutuhkan saat ini adalah ruang dialog, toleransi, dan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian,” katanya.
Babinsa Kelurahan Lebang PELTU Riadi juga menegaskan bahwa isu agama yang sempat berkembang di media sosial tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Ia menilai peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perangkat lingkungan sangat penting untuk mencegah keterlibatan generasi muda dalam aksi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa konflik antar kelompok pemuda Lebang dan Lappo telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor munculnya berbagai narasi yang berkembang di tengah masyarakat setiap kali terjadi insiden.
Pendeta Gereja Toraja Jemaat Sion Lappo, Pdt. Sardelyn Mangadi, turut menyampaikan pandangannya terkait situasi yang selama ini terjadi.
Ia mengaku beberapa kali mendengar dan mengalami dampak lemparan batu yang mengenai rumah warga, rumah jabatan pendeta, hingga area gereja. Namun, menurutnya, peristiwa tersebut tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan konflik agama.
Pdt. Sardelyn juga membantah berbagai informasi yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya terlibat dalam provokasi konflik.
“Saya tidak pernah melakukan provokasi. Justru yang saya harapkan adalah keterbukaan dan komunikasi yang baik agar masyarakat bisa hidup lebih aman dan damai,” ujarnya.
Rapat menghasilkan kesepakatan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Namun peserta rapat menilai upaya tersebut belum optimal karena kelompok pemuda yang selama ini terlibat konflik tidak hadir dalam pertemuan meski telah diundang.
Karena itu, pemerintah kecamatan didorong untuk menggelar pertemuan lanjutan yang secara khusus menghadirkan tokoh pemuda dan perwakilan kelompok pemuda dari Lebang maupun Lappo.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih efektif untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan solusi jangka panjang, sehingga konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak kembali terulang.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kerukunan di Kota Palopo.***
(exe)
